16 perempuan turki

Terlibat ISIS, 16 Perempuan Turki Dijatuhi Hukuman Mati di Irak

[Berita Terpercaya] Tidak kurang dari 16 perempuan Turki dijatuhi hukuman mati di Irak karena keterlibatan mereka dengan ISIS. Menurut laporan cnnnews.com, para terpidana tersebut mengaku keterlibatan mereka dengan menikahi dan memberikan bantuan kepada kelompok teroris ISIS.

Mereka diketahui mengakui keterlibatan dan peran mereka saat tahap penyidikan. Demikian hal itu disampaikan  juru bicara Dewan Yudisial Tinggi, Abdul Sattar al-Beeraqdar, pada Minggu (26/2) waktu setempat.

Dilaporkan pula bahwa 16 perempuan Turki tersebut termasuk rombongan perempuan yang berbondong-bondong dari seluruh dunia yang mencari sebuah kehidupan baru. Beberapa di antara mereka yang menyerah bersama pasukan teroris telah dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sementara menurut laporan dari bbc.com, 16 perempuan Turki tersebut dilaporkan berusia antara 20 – 50 tahun. Mereka mengenakan pakaian hitam saat menyimak vonis yang dijatuhkan pengadilan di ibukota Irak, Baghdad. Pihak pengadilan setempat juga mengatakan, 16 perempuan Turki terpidana mati di Irak masih bisa mengajukan banding.

Beberapa laporan lainnya menyebutkan, terdapat 560 perempuan yang diidentifikasi sebagai jihadis maupun keluraga ISIS. Mereka juga dilaporkan sudah ditahan di Irak dan diinformasikan ditahan bersama anak-anak mereka.

baca juga >>> Masa Tahanan Gadis Aktivis Palestina Diperpanjang

Dikecam Pegiat HAM

Putusan pengadilan tersebut jelas mengundang reaksi dari para pegiat HAM. Mereka menganggap proses pengadilan yang harus dijalani 16 wanita Turki tersebut tidak seimbang. Adapun sekelompok janda pejuang ISIS yang ditangkap pada pekan lalu, mengatakan saat di ruang sidang bahwa datang ke Irak karena dipaksa dan ditipu oleh suami mereka sendiri.

Human Rights Watch (HRW) menilai bahwa persidangan terhadap para perempuan itu dilakukan secara tidak adil. Mereka dijatuhi hukuman yang terkeras karena menikah dengan anggota ISIS atau karena melanggar perbatasan.

Terkait hal itu, pengadilan Irak seharusnya mengarahkan ulang prioritasnya. Demikian hal tersebut dikemukakan Belkis Wille, peneliti Senior HRW di Irak.