Anies dan Prasetio Diperiksa KPK Hari Ini

(Berita Terpercaya) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/9/2021) hari ini. Kedua pejabat pimpinan eksekutif dan legislatif itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan Senin, (20/9/2021) mengharapkan Anies dan Prasetio bisa hadir untuk menjalani pemeriksaan hari ini. Sebab, keterangan dari kedua petinggi di birokrasi dan legislatif itu sangat dibutuhkan untuk membantu KPK membongkar kasus korupsi dengan tersangka YRC (mantan Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles).
Ali mengatakan pemeriksaan itu akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Dia belum menjelaskan apa saja materi pemeriksaan yang bakal ditanyakan ke Prasetio.
“Pemanggilan seseorang sebagai saksi, tentu atas dasar kebutuhan penyidikan sehingga dari keterangan para saksi perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang,” ujar Ali.
Sementara, Presetio menyatakan bakal memenuhi pemanggilan KPK.
“Saya siap memenuhi panggilan, sesuai jadwal dari surat yang diberikan KPK kepada saya,” ujar Prasetio saat dikonfirmasi, Senin (20/9/2021).
Presetio akan diperiksa sebagai saksi tersangka Dirut Perumda Sarana Jaya nonaktif, Yoory Corneles Pinontoan (YRC).
Ali menambahkan, tim penyidik KPK terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC dkk dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. Salah satu tersangka adalah mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Akhir-akhir ini, KPK juga telah menahan Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar.
Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene. Lalu, ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.
Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu. (*/dtc)
Foto : detikcom