DPRD DKI Jakarta Dukung KPK Usut Proyek Formula E

(Berita Terpercaya) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, terkait rencana penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek perhelatan Formula E. Prasetyo menyebut ada bukti permulaan kuat dalam rencana perhelatan ajang balap mobil itu.
Menurut Prasetyo, langkah KPK sejalan dengan kepentingan 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI dan PDI Perjuangan yang mengajukan hak interpelasi terhadap Pemprov DKI.
“KPK sebagai lembaga antirasuah pasti memiliki bukti-bukti permulaan yang kuat, sehingga laporan dari warga itu naik ke proses penyelidikan,” cuit Prasetyo dalam akun Twitter resminya, @PrasetyoEdi pada Sabtu, 6 November 2021.
Prasetyo menambahkan, hak interpelasi yang diajukan partainya juga atas dasar kepentingan publik, bukan politik. Ia mengajak masyarakat untuk mengawal proses penyelidikan tersebut.
“Dalam hal ini saya menekankan bahwa serupiah pun uang rakyat yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Prasetyo.
Sebaliknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bungkam saat dikonfirmasi hal itu. Anies juga tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait pemeriksaan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus oleh KPK soal perhelatan balapan mobil listrik Formula E.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi langkah KPK yang mulai menelisik rencana balapan Formula E. Sejumlah anak buahnya, termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus telah diperiksa KPK.
“Kami akan hormati semua proses yang ada di KPK. Kami tunggu saja hasilnya. Harapan kami semua, tidak ada masalah dan tidak mengganggu proses event Formula E di tahun 2022,” ujar Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat belum lama ini.
Riza mengklaim proses pengadaan anggaran program Formula E sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia mengatakan Pemprov DKI merupakan pihak yang mengusulkan anggaran, namun anggota DPRD DKI Jakarta-lah yang menentukan dan menyetujui besaran anggaran.
Selain itu, Riza mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa saja yang akan dipanggil KPK dalam waktu dekat ini. Riza mengaku juga baru mendengar pemanggilan anak buahnya itu.
Dukungan untuk KPK juga disampaikan PSI, dengan meminta perkara Formula E dibuka seterang-terangnya.
“Buka semuanya secara terang-benderang dan tangkap tuyul-tuyul yang menghabiskan uang rakyat Jakarta,” kata Juru bicara DPP PSI Sigit Widodo.
Sigit mengatakan, sejak awal PSI sudah menolak penyelenggaraan Formula E. Menurutnya, banyak hal janggal di dalamnya, seperti tidak pernah ada rencana di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan lokasi ajang balapan mobil listrik itu juga tidak jelas.
PSI juga menemukan kejanggalan terhadap komitmen biaya yang berubah-ubah, dan tanda bukti pembayaran biaya Formula E yang tidak disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta.
“Awalnya dibilang perlu Rp 400 hingga Rp 500 miliar per tahun, lalu berubah jadi Rp 560 miliar untuk tiga tahun,” ujar Sigit.
KPK periksa sejumlah orang soal Formula E
Hingga saat ini Tim Penyidik KPK memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik.
“Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaran Formula E di DKI Jakarta kepada KPK,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Ali menjelaskan, pihaknya belum dapat menyampaikan materi penyelidikan ke publik saat ini. Sebab, sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pengumpulan data.
“Kami meminta publik terus mengawal kerja-kerja KPK, sebagai unsur pengawasan sekaligus pendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi,” ujar Ali. (*/dtc)
foto : ust./dok.