Gerindra : Polemik 75 Pegawai KPK Jangan Dikaitkan dengan Jokowi

(Berita Terpercaya) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut tudingan penonaktifan 75 pegawai KPK, termasuk penyidik Novel Baswedan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo terlalu jauh. Dia berharap polemik hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak dikaitkan pada Presiden Jokowi.

Habiburokhman juga meminta agar polemik TWK hingga penonaktifan 75 pegawai KPK tidak dijadikan ajang untuk merusak hubungan yang ada di internal KPK. Dia meyakini baik pimpinan KPK dan para pegawai sama-sama berintegritas dan berkinerja baik.

“Masalah ini jangan juga dijadikan ajang untuk merusak hubungan 75 orang tersebut dengan pimpinan KPK. Kami yakin kedua belah pihak adalah aset bangsa, orang-orang yang integritasnya sama-sama teruji dan terbukti telah berkinerja cukup baik selama periode ini,” ucap Habiburokhman, Rabu (12/5/2021).

Kerja sama yang baik di antara mereka, lanjut Habiburokhman, bukan hanya memperbaiki kinerja bidang pencegahan dan edukasi, melainkan juga tetap mempertahankan prestasi penindakan dengan melakukan serangkaian OTT dan pengungkapan kasus-kasus besar.

Habiburokhman yang merupakan anggota Komisi III DPR RI menambahkan, bahwa akan ada rapat internal Komisi III untuk membicarakan terkait polemik TWK 75 pegawai KPK. Pada prinsipnya, menurut Habiburokhman, jangan sampai ada pihak yang disingkirkan atau disudutkan akibat polemik tersebut.

Karenanya, pada 17/5/2021 saat rapat internal di komisinya, dia akan mengusulkan agar Komisi III proaktif mencari solusi terbaik.

“Prinsipnya jangan ada pihak yang merasa disingkirkan dan jangan ada pihak juga yang merasa disudutkan,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga meminta KPK untuk mempertimbangkan tes ulang terhadap ke-75 pegawai tersebut. Menurutnya para pegawai tersebut harus diakomodasi oleh KPK.

“Perlu dipertimbangkan semacam tes ulang atau reedukasi, 75 pegawai tersebut sebisa mungkin diakomodasi,” tuturnya. (*/dtc)

Foto detikcom