Izin Ormas, Pemerintah Tolak Dialog dengan FPI

(Berita Terpercaya) – Masa berlaku organisasi keagamaan Front Pembela Islam (FPI) tinggal menghitung hari. Namun, izin perpanjangannya masih bermasalah. FPI terancam tidak dapat kantongi izin dari pemerintah.

Pemerintah memberi isyarat tidak akan memberikan izin perpanjangan bagi FPI. Pasalnya, FPI tidak menggunakan ideologi lain sebagai dasar gerakannya. Sebaliknya, FPI minta pemerintah dialog dengan mereka terkait konsep khilafah dalam AD/ART FPI.

“Nggak perlu ada dialog (dengan FPI).  Ikuti aturan mainnya, jangan mengembangkan ideologi lain di Indonesia,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Menurut Moeldoko, permasalahan FPI akan selesai jika ormas yang identik dengan Habib Rizieq Syihab itu mendeklarasikan Pancasila sebagai ideologi.

Seperti diberitakan sebelumnya, proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini belum selesai. Satu hal yang jadi permasalahan, yakni tentang AD/ART FPI yang menyinggung soal khilafah.

Moeldoko meminta FPI harus mengubah AD /ART. Karena, hanya dengan menghapus kata khilafah dalam AD/ART FPI dan mengubahnya dengan berlandaskan Pancasila, maka tak ada lagi persoalan yang menerpa FPI.

Menanggapi permintaan FPI mengajak dialog dengan pemerintah, menurut Moeldoko, bukan di situ yang krusial selama dalam AD/ART masih tertulis khilafah. (*/dtc)

 Foto : Antara