Kasus Baiq Nuril Maknun dan Sensitivitas Perlindungan Terhadap Perempuan

(Berita Terpercaya) –  Kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun kini bak bola salju. Ia terus bergulir dan membesar dan kini mulai menabrak sana sini membuka persoalan baru. Seperti penegakkan hukum yang tidak adil, UU Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) dan pasal karet yang sering memakan korban,  atau advokasi terhadap para perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual.

Baiq Nuril Maknun, yang selama beberapa minggu ini menjadi pusat pemberitaan dan viral di media sosial, adalah guru honorer di SMAN 7 Mataram, NTB. Nuril yang sebenarnya menjadi korban pelecehan seksual secara verbal oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, M, malah dituding telah melanggar ketentuan UU ITE karena telah menyebarkan isi pembicaraan dirinya melalui telepon dengan M.

Awal kasus pelecehan Nuril dimulai pada pertengahan  2012. Kala  itu, Nuril masih berstatus sebagai Pegawai Honorer di SMAN 7 Mataram ditelepon oleh M. Isi pembicaraan selama durasi 20 menit awal berkisar soal pekerjaan. Namun setelah itu, M malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya.

Setelah itu M sering menelpon Nuril. Rekan-rekan kerja Nurilpun mulai curiga kalau ada hubungan gelap antara Nuril dengan M. Karena malu dengan kecurigaan ini dan juga jengah dengan pelecehan M, Nuril lantas merekam isi pembicaraan dengan M.

Nuril tidak pernah menyebarkan rekaman pembicaraannya dengan M. Ia masih sungkan dengan M yang tidak lain adalah atasannya. Ia kemudian hanya membicarakan dengan rekan kerjanya bernama Imam Mudawin. Nurilpun menyerahkan handphonenya sebagai bukti. Ternyata isi pembicaran ini kemudian direkam ulang oleh Imam dan kemudian disebarkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram.

Malu dan tidak terima, M pun melaporkan Nuril ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE. Dalam proses persidangan, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Nuril tidak bersalah. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam putusan tertanggal 26 September 2018,  MA menyatakan Nuril bersalah karena “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Nuril dihukum enam bulan penjara dan dipidana denda senilai Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Putusan MA ini pun memancing reaksi di tengah masyarakat secara nasional. Kejaksaan Agung pun, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri, memutuskan untuk menunda eksekusi Baiq Nuril Maknun, karena persepsi keadilan yang berkembang di tengah masyarakat terkait ini sudah menjadi perbicangan berskala nasional.

Presiden Joko Widodo juga menyatakan dukungan bagi Nuril untuk terus mencari dan mengusahakan keadilan bagi dirinya sampai upaya hukum yang terakhir, yakni Peninjauan Kembali. Kalau semua upaya sudah selesai, Jokowi baru bersedia meninjau kasus ini jika Nuril meminta grasi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai kasus Nuril menunjukan pihak penegak hukum tak memiliki sensitivitas dalam melindungi perempuan. Karena korban pelecehan seksual malah terkena jerat hukum, sedangkan pelakunya malah bebas.

Juru bicara Makamah Agung (MA) Suhadi menyatakan putusan kasasi kasus Nuril telah didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum. Artinya, kata Suhadi, majelis hakim kasasi memandang bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum.

Lebih jauh Suhadi menegaskan bahwa putusan MA itu telah berkekuatan hukum tetap. “Sekali putusan diambil, itulah kenyataannya. Siapapun yang mengomentari silakan, tapi itu pendapat majelis dengan pertimbangan yang ada di putusan,” ucapnya. (*/sdr)

 

foto: gema.id