Ketua PA 212 Dinyatakan sebagai Tersangka, Ini Lima Fakta Menarik

(Berita Terpercaya) – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan juga Wakil Ketua Badan Pemengan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Slamet Ma’arif, ditetapkan sebagai tersangka. “Dari hasil gelar yang dilakukan penyidik, ditingkatkan ke tersangka,” kata Waka Polresta Surakarta AKBP Andy Rifai, Senin (11/2/2019).

Setelah dicerca 57 pertanyaan kepada Slamet dan juga melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dan juga dilengkapi beberapa alat bukti, Slamet dinyatakan melanggar ketentuan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut ini lima fakta seputar kasus ini.

Pertama, Berawal dari Tabligh Akbar

Kasus ini berawal Tabligh Akbar PA 212 di Gladak, Solo, Minggu (13/1/2019). Menurut anggota Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, acara tersebut terbuka untuk umum dan dihadiri warga Solo dan sekitarnya. Bahkan hadir pula Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan pengawasan.

Dalam acara itu, kata Poppy, Slamet menyampaikan seruan “2019 Ganti Presiden” yang disambut peserta tabligh akbar. “Waktu itu dari orator dan dari peserta mempunyai visi yang sama. Karena pada saat Pak Slamet Ma’arif menyampaikan ganti presiden, (dia bilang) ‘2019 apa?’, dijawab (peserta) “ganti presiden’. (Slamet berseru) ‘Gantinya siapa?’, dijawab (peserta) dengan sebutan Prabowo,” kata Poppy, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Slamet kemudian melanjutkan, “Kalau ada gambar presiden, itu jangan diapa-apain, karena nanti bisa kena pasal, karena tidak boleh merusak gambar presiden. Dan kalau ada gambar kiai itu jangan diapa-apain juga karena nanti akan kualat. Tetapi apabila lihat gambar sebelahnya, maka coblos dan colok,” ujar Poppy menirukan orasi Slamet.

Kedua, Kampanye Di Luar Jadwal

Orasi ini sudah dikategorikan sebagai kampanye dengan metode rapat umum. Padahal metode baru terjadwal 21 hari jelang akhir masa kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019. Atas pelanggrana ini Slamet disangkakan melakukan pelanggaran Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf c, d, f dan Pasal 492 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) terkait kampanye di luar jadwal.

Ketiga, Bawaslu Sebenarnya sudah Mengingatkan

Sebenarnya Bawaslu Solo sudah mengingatkan kpada Panitia Tbligh Akbar agar tidak menyerempet ke arah kampanye. “Bawaslu sebenarnya sudah melakukan pencegahan ke panitia melalui lisan, bahwa tidak boleh ada kampanye ataupun orasi ditujukan kepada salah satu paslon pada saat tabligh akbar. Tapi ternyata memang pada saat tabligh akbar seperti kita ketahui, bahwa videonya sudah beredar seperti itu,” kata Poppy, seperti dikutip dari Kompas.com.

Keempat, Kata Kuasa Hukum Itu Cara Ulama Berkotbah

Kuasa hukum Slamet Ma’arif, Muhammad Mahendradatta, apa yang disampaikan oleh kliennya tidak ada unsur pelanggaran. Karena itu bukan kampanye tapi merupakan cara ulama dalam berkotbah. “Tidak ada masalah. Itu memang sesuai dengan Tablig Akbar 212 ya gitu. Ulama ya, gitu. Saya kan, maaf ya agak dekat dengan ulama. Jadi, tahu cara ulama berkhotbah dan lain sebagainya. Ada yang keras, ada yang soft sekali, ada yang sangat keras dan sebagainya. Ini kan mengarah ke masalah kampanye saja, dianggap itu kampanye,” kata Mahendradatta.

Kelima, Komentar BPN Prabowo-Sandiaga

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon mengatakan pihaknya akan melakukan pembelaan mati-matian. Selain itu, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sebagai upaya menghambat kerja BPN Prabowo-Sandi.

“Saya kira kami akan bela habis-habisan tentu saja. Karena menurut saya ini (proses hukum terhadap Slamet) tidak perlu. Kalau kita lihat apa yang terjadi ini kan bersifat administratif saja ya. Jangan dikriminalisasi. Banyak juga pelanggaran yang dilakukan paslon 01 tapi tidak ditindaklanjuti. Saya lihat ini adalah bagian dari upaya untuk membungkam kritik. Sekaligus juga menghambat kerja BPN untuk memenangkan Prabowo-Sandi,” kata Fadli. (*/sdr)

 

foto: googleimage (youtobe.com)