Mahar Politik ataukah Dana Kampanye?

[Berita Terpercaya] – Isu mahar politik uang dalam kardus pelan tapi pasti mulai terkuak. Sandiaga Uno mengakui memang benar ada aliran uang sejumlah, wow, Rp 1 Triliun, ingat satu triliuan itu sama dengan seribu miliar rupiah, mengalir ke PAN dan PKS. Tapi kata Sandi itu bukan mahar politik, tapi dana kampanye. Dan karena khawatir bakal berbuntut panjang, Sandiagapun akan melaporkan soal ini ke KPK.

Sobat, tentu masih ingat bukan soal kardus? Ketika itu Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief dalam cuitannya mengatakan, Sandiaga telah memberi mahar ke PAN dan PKS agar dilancarkan jalannya sebagai cawapres Prabowo.

Apakah ini mahar politik atau dana kampanye? Tidak perlu kita berdebat soal ini. Pasti tidak akan da pengakuan. Yakin dan pasti itu. Ok, mari kita lihat saja fakta yang hadir di belakangnya.

Pertama, ketika Prabowo – Sandi mendeklarasikan diri sebagai Cawapres (9/8/2018), Partai Demokrat yang sejak awal mengatakan ikut dalam koalisi itu tidak hadir sebagai partai pengusung. Cuitan Andi Arief mewakili kemarahan Demokrat, karena kabar yang santer terdengar AHY akan menjadi cawapres, kok tiba-tiba terdepak oleh Sandi. Demokrat baru memberi keputusan ikut mengusung Prabowo – Sandi sehari setelahnya (10/8/2018).

Kedua, hukum dasar koalisi itu sharing of power. Karena kita sudah urunan maka hasilnya harus dibagi. Kalau partainya situ dapat jatah Presiden, maka wakilnya diberikan kepada partai lain. Lha ini tidak. Prabowo – Sandi sama-sama kader Gerindra. Sangat keterlaluan dan di luar logika dan nalar berkoalisi. Ada apa ini. Masak sih PKS dan PAN mau dipermalukan di hadapan publik dan kadernya sendiri sebagai anggota koalisi yang tidak dapat apa-apa. Kekuatan apa sih yang membuat kedua partai ini (PAN dan PKS) rela dipermalukan secara politis? Adakah yang bisa memberi penjelasan yang logis?

Padahal, ketiga, PKS mengatakan sudah mempersiapkan 9 kader untuk posisi cawapres. Dan kursi cawapres adalah harga mati. Bahkan kemudian Ijtima Ulama merekomendasikan nama yang sesuai dengan usulan PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Lha kok bisa tiba-tiba menerima begitu saja nama Sandi yang bukan kader PKS, bukan juga rekomendasi Ijtima. Ada apa ini?

Keempat, sepertinya Prabowo memang kekurangan dana untuk membiayai ongkos menuju kursi RI-1. Ingatkan kata mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein: “Saya tahu kekuatannya (Gatot, red). Uangnya Gatot Lebih Banyak Dibanding Prabowo,” katanya sebagaimana dikutip dari Jawapos.com (3/3/2018).

Apakah kekurangan dana ini membuat Prabowo di tikungan akhir harus memilih Sandiaga untuk ikut menopang persoalan dana tipis yang dikatakan Kivlan, dan kemudian Sandiaga harus memberi pelicin kepada PAN dan PKS sebanyak uang dalam kardus dengan catatan AHY harus disingkirkan.

Kita tunggu saja laporan Sandi ke KPK dan investigasi KPK soal aliran dana yang kata Sandiaga untuk dana kampanye ini. Adakah payung hukum yang akan menyelamatkan Sandi? Wait and see. Sabar ya. (soni)