PDIP : Isu Reshuffle Kabinet, Hak Prerogatif Presiden

(Berita Terpercaya) – Isu reshuffle Kabinet Jokowi menyeruak di akhir periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Meskipun kebijakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, namun tetap akan meminta pertimbangan para pimpinan parpol koalisi.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan pihaknya tidak akan ikut campur sesuatu yang memang sudah menjadi hak prerogatif  presiden. Pihaknya yakin Jokowi pasti akan memilih yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Kita hormati hak prerogatifnya. Kami percaya itu pasti akan dibicarakan dengan ketua umum dari partai yang terkait,” ujar Hendrawan Supratikno, Jumat (12/7/2019).

Hendrawan menegaskan, jajaran PDIP tidak ingin terlalu mencampuri wacana reshuffle yang akan dilakukan Jokowi. Namun, dia yakin Jokowi dalam menggunakan prerogatifnya pasti akan berkonsultasi dengan para ketua umum partai koalisi.

“Pada prinsipnya kita harus menghormati hak prerogatif presiden. Presiden punya perhitungan, punya intuisi, punya sanse of momentum, apa momentum yang paling tepat untuk melakukan reshuffle, jadi nggak ada masalah,” lanjutnya.

Isu reshuffle kabinet mengemuka setelah Jokowi mengaku sudah mengantongi nama-nama menteri untuk periode 2019-2024. Pihak  Istana juga memberikan jawaban terkait isu reshuffle setelah Lebaran. Terlebih, beberapa menteri pernah bersinggungan dengan kasus hukum.

Pihak Istana Negara menegaskan komposisi menteri tetap merupakan wewenang penuh Presiden Jokowi. Begitu juga mengenai kemungkinan reshuffle di Kabinet Jokowi.

“Penentuan menteri yang duduk di kabinet sepenuhnya kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Termasuk soal komposisi antara yang diusulkan partai pendukung maupun tidak, sepenuhnya hak Presiden,” ujar Staf Khusus Presiden Johan Budi Sapto Pribowo, Jumat (12/7/2019).  (*/dtc)

Foto : okezone