Pemerintah Tak Melarang Masyarakat Nonton Film G 30 S/PKI

(Berita Terpercaya) – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak melarang setiap orang yang akan menonton atau tidak menonton film G 30 S/PKI. Jadi, terserah pada tiap individu yang memutuskan.

“Pemerintah tidak melarang. Tapi, juga tidak mewajibkan untuk nonton film G 30 S/PKI. Kalau pakai istilah hukum Islam, mubah. Silakan saja,” kata Mahfud, yang dikutip dari cuitannya di akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Minggu (27/9/2020).

Pengertian mubah dalam hukum Islam adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bila mengerjakan tidak diberi ganjaran.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pemerintah juga tak melarang bagi televisi yang akan menyiarkan film G30S/PKI. Hal itu diserahkan kepada izin hak siar film tersebut.

“Untuk TV-TV (termasuk TVRI) mau tayang atau tidak, juga tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri,” ujarnya.

Mahfud menyoroti perihal pemutaran film G30S/PKI yang sering kali diributkan pada bulan September. Menurutnya, tak perlu menunggu bulan September juga bisa tetap menonton film tersebut.

“Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di YouYube. Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI Hasanuddin juga berpendapat sama dengan Mahfud MD.

“Kalau nanti film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ itu diputar di televisi, ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi,” katanya kepada wartawan, Sabtu (26/9/2020).

Lebih lanjut Hasanuddin menilai sudah ada lembaga resmi pemerintah yang bertugas menyortir konten film tersebut. Lembaga tersebut adalah Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). (*/dtc)

Foto : tempo.co