Polri Imbau Korban Pinjol Tak Takut Lapor

(Berita Terpercaya) – Masyarakat yang menjadi korban perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal diimbau tidak takut melaporkannya kepada polisi. Institusi Polri membuka diri untuk menerima laporan dari masyarakat, mulai dari kecamatan (Polsek), kabupaten (Polres/Polresta), provinsi (Polda), hingga wilayah nasional (Mabes Polri).
Imbauan tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Mabes Polri, Brigjen Helmy Santika, Jumat (22/10/2021). Laporan bisa diajukan ke kepolisian selekas mungkin. Selanjutnya, laporan akan menjadi dasar bagi polisi untuk menyelidiki kasus yang membuat warga mengalami kerugian akibat pinjol ilegal.
“Kepada masyarakat yang sudah terlanjur, jangan ragu melapor. Jangan takut untuk melapor. Dalam hal ini, laporan polisi terkait dugaan tindak pidana dapat dilakukan di seluruh kantor polisi di Indonesia,” katanya.
Menurut Helmy, pelanggaran hukum yang dapat timbul dari praktik pinjol ilegal cenderung beragam. Penyidik akan melihat kejahatan pinjol ilegal secara utuh dan tak hanya pada hubungan pinjam meminjam.
Misalnya, pelanggaran pidana dalam bentuk penistaan, pencemaran nama baik, penyebaran konten kesusilaan, akses ilegal terhadap data pribadi, dan lainnya.
Terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan masyarakat perlu paham status pinjol sebelum meminjam uang. Perlu memastikan bahwa perusahaan penyedia jasa transaksi tersebut legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengecekan nama perusahaan yang terdaftar dapat dilihat di website resmi OJK (www.ojk.go.id) atau dengan mengklik tautan bit.ly/daftarfintechlendingOJK.
Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi nomor kontak OJK di 157 atau nomor WhatsApp 081157157157 dan email [email protected]
Hingga 6 Oktober 2021, tercatat ada 106 daftar perusahaan pinjaman online yang legal terdaftar dan memiliki izin dari OJK.
Ramadhan menyarankan masyarakat lebih baik mengabaikan pada penawaran jasa yang tidak tercatat dalam OJK.
Selain itu, masyarakat juga diimbau jangan mudah tergiur dengan tawaran fasilitas pinjaman yang tak masuk akal. Misalnya berupa tawaran bunga rendah ataupun persyaratan yang terlampau mudah.
Perusahaan ilegal biasanya juga akan meminta kepada peminjamnya untuk memberikan akses terhadap data-data kontak milik peminjam atau calon nasabah.
Akses tersebut yang kemudian dijadikan sebagai ruang promosi atau menyebarkan tawaran-tawaran pinjol.
“Pinjol itu tidak bisa masuk ke kontak pribadi. Aspek legal dan logis ini harus diperhatikan. Ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat,” tukas Ramadhan. (*/cnn)
Foto : photostock