Proyek 1,8 Juta Sumur Resapan Anies Kandas

  • (Berita Terpercaya) – Proyek ambisius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan membangun sumur resapan sebanyak 1,8 juta buah di Jakarta dalam rangka menangani banjir berakhir kandas. Pasalnya, pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta sepakat menghapus program tersebut dan mengalihkan dananya untuk menambal kebutuhan gaji penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) tahun 2022.
    Sebelumya juga muncul kritik dan aspirasi dari masyarakat agar Anies menghentikan pembangunan sumur resapan dengan dana APBD lantaran hanya pemborosan dan tidak efektif. Lebih baik pembangunan sumur resapan diserahkan kepada warga.
    Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, Rabu (1/12/2021) menyampaikan saran tersebut lantaran munculnya banyak kritik dari masyarakat. Selain itu, pembuatan sumur resapan tidak efektif mengatasi masalah banjir.
    “Sebaiknya pembangunan sumur resapan diserahkan kepada setiap warga untuk membangun sendiri di halaman rumahnya. Jangan menggunakan dana APBD maupun dana PEN pusat. Pemborosan anggaran, tidak efektif/mubazir). Lebih baik dana tersebut digunakan untuk mengatasi banjir, seperti menata bantaran kali (mengatasi banjir kiriman); merevitalisasi situ, danau, embung, waduk, merehabilitasi saluran kota, menambah RTH baru (mengatasi banjir lokal), merestorasi kawasan pesisir Pantura Jakarta (mengatasi banjir rob),” ujarnya.
    Nirwono Yoga menilai sumur resapan tersebut tidak direncanakan matang. Pemda atau Gubernur Anies tidak memiliki rencana matang terkait pembangunan sumur resapan. Misalnya, penempatan titik-titik sumur banyak yang tidak tepat, seperti di trotoar, dekat BKT atau sekitar kali atau kanal. Hal itu terjadi karena Anies tidak memiliki rencana induk pembangunan sumur resapan.
    Selain itu, pembangunan sumur resapan tidak efektif lantaran hanya membantu mengurangi genangan air berskala mikro. Sumur tersebut tidak bisa meredam banjir berskala kawasan dan kota.
    “Drainase vertikal atau sumur resapan (beda istilah saja) hanya berfungsi membantu mengurangi genangan air skala mikro (halaman rumah, sekolah, parkir, jalan lingkungan sekitar, taman), bukan meredam banjir skala kawasan atau kota,” ucapnya,
    Merespons aspirasi masyarakat serta mencermati fakta di lapangan adanya dampak pembangunan sumur resapan, akhirnya DPRD DKI Jakarta memastikan anggaran sumur resapan sebesar Rp 120 miliar dihapus dari APBD 2022. Selanjutnya, anggaran sumur resapan akan dialokasikan untuk pembayaran penyedia jasa lainnya orang perorangan atau PJLP.
    Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mengatakan anggaran sumur resapan termasuk yang tidak disetujui di Banggar (Badan Anggaran). Karenanya, anggaran tersebut dilarikan untuk menutupi kekurangan gaji dari PJLP.
    Ida menjelaskan, dalam pembahasan APBD 2022 di Banggar DPRD DKI beberapa waktu lalu, ada sejumlah pos yang terkena efisiensi. Salah satunya anggaran sumur resapan sebesar Rp 120 miliar.
    Anggaran yang terkena efisiensi itu akhirnya dialihkan untuk menambal kekurangan gaji PJLP yang terdampak kenaikan UMP DKI Jakarta.
    “Kemarin tidak spesifik bahwa sumur resapan anggarannya untuk apa karena laporan Pak Edi dari BPKAD bahwa ada kekurangan gaji terkait kenaikan UMP DKI. Kan, memang ada kenaikan Rp 37 ribu sekian yang akhirnya membutuhkan anggaran Rp 200 miliar sekian,” jelasnya.
    Soal penghapusan anggaran, politikus PDIP itu mengatakan mulanya sumur resapan dikritik oleh sejumlah anggota Banggar DPRD DKI. Mereka menganggap program ini tidak cukup efektif dalam mengatasi banjir di sejumlah titik.
    Ida mengilustrasikan, pada saat finalisasi atau pembahasan anggaran dengan TAPD, ada banyak komplain dari anggota Banggar bahwa ada beberapa titik menurut mereka pembangunan sumur resapan ini tidak efektif sehingg akhirnya diputuskan oleh Banggar dinolkan. (*/dtc)
    Foto : kompas.com