Simpan Uang di Brankas Wajar, Kasus Bupati Nganjuk Bukan OTT

(Berita Terpercaya) – Kasus Bupati Nganjuk, Jawa Timur Novi Rahman Hidayat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan Bareskrim Polri dipandang mengandung kejanggalan. Penilaian tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Blitar, Jawa Timur Rahmat Santoso.

Kasus dugaan jual beli jabatan yang disangkakan kepada Novi Rahman juga tidak tepat jika dikategorikan sebagai OTT. Karena, barang bukti berupa uang sebesar Rp647.900.000 tidak disita langsung oleh KPK dan Bareskrim Polri saat operasi tersebut, melainkan diambil dari brankas pribadi Novi.

Menurut Rahmat, penyimpanan uang dalam brankas bukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, uang Rp600 juta lebih yang ada dalam brankas Bupati Nganjuk masih dalam batas kewajaran.

Rahmat menambahkan, kepemilikan atau penyimpanan uang tunai di brankas bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Undang-undang sama sekali tidak melarang untuk memiliki brankas ataupun menyimpan uang tunai di dalam brankas.

“Nilai dalam brankas pribadi Bupati Nganjuk, saya nilai juga masih wajar, memperhatikan profil pribadi beliau yang juga sebagai seorang pengusaha sukses,” ucap Rahmat yang juga menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Rabu (12/5/2021).

Sebelumnya diberitakan, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menjadi tersangka dugaan kasus suap jual beli jabatan di lingkup Pemkab Nganjuk. Novi terciduk operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri.

Dari penangkapan tersebut, penyidik menyita uang Rp 647 juta lebih dari brankas di rumah Novi.

Menanggapi komentar Rahmat Santoso, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto meminta Rahmat membuktikan kejanggalan itu.

“Ya dibuktikan saja di penyidikan dan pengadilan,” ujar Agus, Rabu (12/5/2021). (*/dtc)

Foto : lenteratoday.com