Soal Pose Dua Jari Para Hakim di Lampung, Ini Uneg-uneg Seorang Hakim

(Berita Terpercaya) – Panasnya kontestasi politik menjelang Pemilu terutama Pilpres 2019, ternyata membawa dampak pada sensivitas pada simbol-simbol yang terkait dengan kedua kubu. Angka 01 dan 02, atau simbol jempol maupun jari telunjuk pasti akan diasosiasikan sebagai simpatisan terhadap Jokowi. Sebaliknya simbol dua jari, baik itu viktory, jari telunjuk dan tengah. Atau jempol dan telunjuk, arahnya pasti pada dukungan kepada Prabowo.

Saat ini ramai dipergunjingkan  warga net menyusul pose dua jari yang dilakukan oleh para hakim senior di Bandar Lampung saat ada acara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI.

Berikut ini penjelasan lengkap Ketua PN Gunungsugih, Lampung, Syamsul Arief sebagaimana yang dikutip dari detik.com.

Hakim itu punya hak politik untuk dipilih dan memilih. Silahkan cari aturan hukumnya jika pernyataan ini mau dibantah. Tapi warga pengadilan apalagi hakim tidak boleh menunjukkan secara terbuka tendensi pilihan politiknya dalam kontestasi politik. Karena hakim itu dituntut untuk sudah adil sejak pikiran, tindakan apalagi putusannya. 

Bagaimana bisa dibaca adil jika hakim sudah condong dan terbuka menunjukkan keberpihakan dalam konstetasi politik. Contoh misalnya mendukung terbuka kepada Jokowi kemudian dia menjatuhi hukuman berat kepada terdakwa yang diketahui kemudian adalah pendukung Prabowo.

Mudah untuk dicurigai tidak adil. Selalu akan ada pertanyaan. Selalu akan dihubung-hubungkan. Jadi jika kamu warga pengadilan apalagi hakim tidak boleh sama sekali menunjukkan tendensi keberpihakan politikmu dalam kontestasi pilpres saat ini. 

Jika selama ini kamu masih gatel menunjukkan sikap yang terbuka, berhentilah!
Syukurlah Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi peradilan mengeluarkan aturan melarang warga pengadilan dan hakim untuk menunjukkan tendensi keberpihakan politiknya secara terbuka dalam pilpres saat ini. Aturan tersebut kemudian diteruskan melalui masing-masing Direktorat Jenderal peradilan masing-masing di bawahnya.

Nampaknya Mahkamah Agung menyadari suasana psikologis kontestasi pilpres tanah air saat ini. Masing-masing pendukung Capres demikian militan, memberi dukungan secara emosional bahkan saling ejek dan menyerang. 

Bacalah timeline medsos saat ini, tread politik kekinian isinya saling serang head to head pendukung Jokowi versus Pendukung Prabowo. Tentu jika kecenderungan itu dibiarkan bisa menjalar ke dunia peradilan. Maka dibuatlah aturan.

Belakangan, muncul berita yang menampilkan foto-foto warga pengadilan dalam hal ini para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang berkumpul di Lampung dalam rangka penyerahan Penghargaan dan Pembinaan terkait pelaksanaan e-Court memperlihatkan pose ‘L’. 

Simbol ‘L’ yang diposekan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum DR H Herry Swantoro SH MH bersama para Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia itu dilakukan di depan halaman Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Lalu ada juga pose simbol L itu dilakukan saat penyerahan penghargaan e-court di Novotel Lampung. 

Bahkan Dirjen Badilum MA yang rajin datang ke Lampung itu pada akhir Juli 2018 juga melakukan pose simbol L saat pelaksanaan Bakti Sosial operasi katarak gratis oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih bekerjasama dengan Pemkab Lampung Tengah pada bulan Juli 2018. Waktu itu masih jauh dari hingar-bingar kontestasi pilpres. 

Simbol ‘L’ sebelum viral sebagai kode dukungan pada capres Nomor 2 itu sesungguhnya di Lampung jauh sebelum kehebohan kontestasi pilpres sudah sangat viral dan dikenal sebagai salam simbolisasi ‘LAMPUNG’. 

Masyarakat di Lampung sangat bebas dan nikmat menggunakan kode simbol itu saat selfie atau kumpul foto bareng dengan teman-teman baik di acara formal maupun informal. Simbol L sudah viral sejak tahun 2015-2016 di Lampung. 

Adalah manajemen Surat Kabar tertua di Lampung yakni Lampung Post yang mempopulerkannya untuk menunjuk L sebagai Lampung. Kemudian, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo setelah menjadi Gubernur pada tahun 2015 secara ‘resmi’ menggunakan salam ‘L’ tersebut di acara-acara resmi Pemerintah Provinsi Lampung dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. 

Maka bisa terlihat foto-foto Ridho Ficardo Gubernur Lampung terlihat berfoto dengan simbol kode L tersebut. Sejak saat itu pose L makin viral dan dipakai oleh masyarakat Lampung di acara-acara resmi maupun tidak resmi.

Demikianlah simbol L itu akhirnya diposekan juga oleh warga Pengadilan di Lampung dalam setiap kegiatannya. Termasuk ketika kegiatan-kegiatan pengadilan di acara nasional yang melibatkan banyak tamu dari berbagai daerah. 

Termasuk ketika acara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Lampung, Dr Herry Swantoro SH MH melakukan pose L sebagai Lampung bersama para Ketua PT se-Indonesia. 

Banyak warga Pengadilan di berbagai daerah sempat menanyakan maksud pose dua jari jempol dan telunjuk yang diacungkan itu. Kemudian warga pengadilan Lampung memberi pengertian bahwa simbol L adalah Lampung. Kemudian delegasi pengadilan daerah-daerah itu membawa oleh-oleh di memorinya L dengan mengacungkan jempol dan telunjuk adalah Lampung.

Tapi sayang kini simbol L itu sudah terlanjur diambil oleh simbol jari jempol dan telunjuk yang diacungkan sebagai simbol angka 2 menunjuk pada capres nomor urut 2. 

Masyarakat Lampung harusnya kecewa karena simbol L nya sudah tidak lagi bebas diekspresikannya. (*/detik.com)

foto: detik.com