Strategi Mini-lockdown Lebih Efektif Kendalikan Corona

(Berita Terpercaya) – Intervensi berbasis lokal lebih efektif dalam mengendalikan penyebaran wabah virus Corona. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengistilahkan strategi tersebut sebagai mini-lockdown.

“Pembatasan berskala mikro, baik itu di tingkat desa, kampung, RT/RW, kantor/ponpes, saya kira itu lebih efektif. Mini-lockdown yang berulang itu akan lebih efektif,” ujar Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/9/2020). Jokowi berharap arahannya itu disampaikan kepada pemerintah daerah.

Jokowi menyampaikan alasan di balik penerapan intervensi berbasis lokal tersebut. Yaitu, banyak pihak yang akan dirugikan jika penanganan Corona digeneralisasi.

“Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi provinsi. Ini akan merugikan banyak orang,” tutur Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu kemudian menuai respons dari sejumlah pihak. Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta, seperti Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra, dan PKB, serta Golkar menyatakan setuju dengan strategi berbasis lokal itu.

Anggota F-Demokrat DPRD DKI, Mujiyono, menyebut pihaknya sudah mengusulkan hal itu sejak awal. Pengetatan, kata dia, harus dilakukan di tingkat kecamatan ataupun tingkat RW.

“Saya sudah sampaikan itu sejak awal, sebaiknya PSBB diperketat itu ke lokal, tingkat kecamatan atau tingkat RW, atau tingkat kantor,” kata Mujiyono.

Mujiyono mencontohkan klaster penyebaran Corona di perkantoran. Menurutnya, wilayah perkantoran itu harus ditutup jika ditemukan kasus Corona.

Senada, anggota F-PDIP DKI Jhony Simanjuntak mengatakan sejak awal PSBB berskala lokal sudah diusulkan, namun tidak diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kita sudah pernah mengusulkan. Itu agenda dia (Anies) sendiri supaya dia terus menciptakan PSBB ini sebagai panggung dia, maka kan dia bikin ke PSBB dengan istilah yang berubah-ubah. Ada PSBB ketat, PSBB transisi, PSBB rem darurat,” kaya Jhony, melalui ponsel, Senin (28/9/2020).

Jhony menilai Anies terlalu mengeneralisasi penanganan Covid-19 satu provinsi. Padahal, menurut dia, bisa saja Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala lokal.

“Kita minta jangan mau digeneralisir, jangan di gebyah uyah bahwa persoalan Covid-19 ini kita mainkan satu provinsi, lebih baik kita mainkan PSBMK, ada lah contohnya di Jawa Barat, Bogor,” lanjut Jhony. (*/dtc)

Foto : dok. Biro Pers Setpres RI