Sultan Keluarkan Instruksi Gubernur untuk PTKM di DIY

(Berita Terpercaya) – Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan kebijakan terkait pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM). Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (InGub) DIY No 2/INSTR /2021 diteken oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Instruksi tersebut berlaku mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

Sejumlah 11 poin kebijakan diatur dalam instruksi tersebut, meliputi perkantoran, belajar-mengajar, sektor informal terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, restoran, pusat belanja, konstruksi, tempat ibadah, kerumunan, dan fasilitas kesehatan.

Selain itu, juga tiga poin terkait peran institusi pemerintahan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu pengawasan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19, operasi yustisi dan penegakan hukum lainnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, dan aparatur desa/kalurahan terkait pencegahan Covid-19.

Pada bagian tempat kerja atau perkantoran, instruksi tersebut mengatur komposisi penerapan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sementara itu, untuk kegiatan konstruksi boleh beroperasi 100% (seratus persen) namun dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Gubernur juga menetapkan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Menurut Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY Biwara Yuswantana, instruksi tersebut muncul setelah rapat dengan Satgas Covid-19 pusat dan sesuai instruksi pusat dan surat edaran Mendagri terkait work from home (WfH) dan work from office (WfO).

“Jadi setelah diskusi dan rapat kemarin kita mengumumkan revisi itu agar sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Karena, ini berlaku untuk Jawa dan Bali. Itu salah satu latar belakangnya,” katanya melalui zoom dengan wartawan, Selasa (12/1/2021).

Biwara juga menyebut ada latar belakang lain munculnya kebijakan baru soal WfH dan WfO. Latar belakang itu terkait masih adanya penularan Covid-19 di lingkup perkantoran.

“Selain itu kemarin BKD DIY menyebut cukup banyak kasus di perkantoran sehingga harus menerapkan WfO dan WfH dengan perbandingan 75:25 persen,” ujar Biwara. (*/dtc)

Foto : istimewa