TMII Diambil Alih Negara, Dikelola BUMN Pariwisata

(Berita Terpercaya) – Negara mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) terhitung sejak 1 April 2021. Proses pengambilalihan TMII secara hukum didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya, TMII akan dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) Pariwisata.

Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengatakan, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) tengah merumuskan kriteria siapa yang akan tepat secara profesional memperbaiki Taman Mini kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan. Arahnya adalah akan ditunjuk salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMII.

Pratikno menandaskan, TMII akan dikelola oleh lembaga yang profesional. Dengan begitu, akhirnya TMII dapat berkontribusi bagi keuangan negara.

“Jadi, dikelola oleh orang yang profesional. Oleh lembaga yang profesional.  Harapannya akan jauh lebih baik dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara,” ujarnya.

Pratikno juga menepis isu yang menyebutkan TMII akan dikelola oleh yayasan yang dibentuk Presiden Jokowi. Seperti diketahui, pengelolaan TMII diambil alih negara dari Yayasan Harapan Kita.

“Jadi, nggak benar itu ada yayasan akan dibentuk, apalagi ada dihubung-hubungkan dengan ada yayasan Pak Jokowi dan lain-lain,” kata Pratikno.

Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra, dalam konferensi pers yang digelar di Perpustakaan TMII, Jakarta Timur, Minggu (11/4/2021) menyatakan, Yayasan Harapan Kita mengaku siap menerima keputusan pemerintah dengan tangan terbuka.

“Kami legawa dan siap kooperatif untuk menyelesaikan proses transisi. Kami menghormati terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan negara dan tentunya akan bersikap kooperatif sesuai kemampuan yang ada pada kami untuk menerima dengan tangan terbuka pelaksanaan amanat peraturan presiden ini demi menuntaskan proses transisi yang akan dilaksanakan bersama-sama,” kata Tria.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Moeldoko mengatakan, salah satu yang jadi pertimbangan pengambilalihan yakni kerugian yang dialami pengelola TMII setiap tahun yang nilainya mencapai Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar.

“Ada kerugian antara Rp 40 miliar-Rp 50 miliar per tahun. Itu jadi pertimbangan,” kata Moeldoko. (*/dtc)

Foto :  kompas.com