tol batang-semarang

Tol Batang-Semarang, Dapat Digunakan Pemudik untuk Lebaran Tahun Ini

[Berita Terpercaya] Tol Batang-Semarang merupakan jalur baru bagi pemudik dan dilaporkan sudah bisa dimanfaatkan pada musim Lebaran tahun ini. Pengerjaan jalan tol yang memiliki panjang 75 kilometer tersebut sampai awal April 2018 dilaporkan Kompas.com sudah mencapai 74,78 persen.

Konstruksi tol Batang-Semarang diketahui dikelola oleh PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), yang merupakan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Sementara pembebasan lahan terkait pembangunan tol tersebut dilaporkan sudah 98,17 persen.

Tahun lalu Jalan Tol Batang-Semarang ini dilaporkan masih berdebu, ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Terkait uji kelaikan operasinya, Direktur Utama PT JSB Arie Irianto mengaku optimistis dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Melalui dilakukannya uji kelaikan tol tersebut diharapkan tol Batang-Semarang sudah dapat beroperasi penuh akhir 2018.

Tol Batang-Semarang bakal dilengkapi dengan lima gerbang tol. Gerbang tol tersebut antara lain  yaitu Gerbang Tol (GT) Tulis, GT Weleri, GT Kendal, GT Kaliwungu, dan GT Kalikangkung.

baca: Pembangunan Infrastruktur Dongkrak Penjualan Kendaraan Niaga

Pembangunan Tol Batang-Semarang dan Konflik Pembebasan Lahan

Sebagaimana telah diberitakan, penggantian tanah rakyat yang mayoritas adalah sebagai petani, tidak dilakukan secara wajar oleh pemerintah. Ujungnya adalah penolakan dan penuntutan para petani Kendal sebagai pemilik lahan di area yang terdampak pembangunan tol tersebut.

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Nurochim, mengatakan bahwa ada ketimpangan data terkait luas tanah yang harusnya mendapat penggantian. Versi warga adalah seluas 73.586,79 meter persegi, sementara versi BPN Kendal hanya seluas 69,20 meter persegi. Demikian informasi ini sebagaimana dilansir dari Rmol.co.

Dijelaskan Nurochim, pihaknya telah melaporkan konflik dan perampasan lahan tersebut kepada berbagai pihak. Baik itu Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI, hingga ke PBNU. Namun hingga saat ini respons dari pihak-pihak tersebut masih dilaporkan belum ada.

Eksekusi lahan yang bakal dilaksanakan hingga 26 April 2018 mendatang, mebuat Nurochim dan pihaknya tetap bertahan. Ia dan para petani mengatakan akan bertahan hingga pemerintah memenuhi hak para petani yang lahannya diambil tanpa memenuhi kewajiban.


bandar togel terpercaya